MENTAN AMRAN MINTA BIROKRASI PENYALURAN PUPUK YANG BERMASALAH SEGERA DITINDAK
Jakartanewsonline.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mencopot para manajer di daerah yang distribusi pupuknya bermasalah segera di perbaiki dan dibenahi sekaligus ditindak di tingkat birokrasi yang menyebabkan produksi di petani terhambat.
Demikian disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman saat acara bertemu langsung para kepala desa sekaligus menerima laporan sejumlah kepala desa terkait tata kelola pupuk di tingkat desa di lapangan kantor Kementan, Rabu (6/11/2024).
Pada acara pagi itu para kepala desa yang hadir memberikan laporan secara langsung ke Mentan amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara ini dihadiri 1.300 kepala desa se-pulau Sumatera dan Jawa.Juga di hadiri Mengko Zulkifli Hasan dan Menteri desa juga Kabahrkam Polri,Komjen Polisi Fadil Imran, dari jajaran TNI, hadir juga Kasum TNI Letjen Ricard Taruli Horja Tampubolon serta hadir juga Sekjen Kementan, Ali Jamil dan Kepala BSIP, Fadjry Djufri yang mendampingi Mentan Andi Amran Sulaiman.
Pada kesempatan itu, Amran memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Amran mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan kuota pupuk menjadi 100%.
Menurut Mentan Amran,Pak Presiden sudah tambah kuota 100% se-Indonesia. Kedua, kemarin ada utang petani-nelayan dengan macet 10 tahun itu diputihkan. Begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, perintah Pak Presiden,” kata Mentan Amran di Kementerian Pertanian.
Sejumlah kepala desa menyampaikan keluhannya, mulai dari kepala desa dari Cilacap hingga Bondowoso. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.
“Saya dari Desa Bokor, Bondowoso. Kita belum tahu ada tambahan 100%. Namun hari ini sedang perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” kata salah seorang perwakilan desa tersebut.
Kepala desa yang berasal dari Cilacap, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi ada bantuan pupuk. Sedangkan, kepala desa dari Banten mengaku kesulitan mendapatkan pupuk.
“Saya Kades Tugu, Banten. Belum ada (tambahan pupuk). Kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini,”ujar salah seorang perwakilan dari desa tersebut.
Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini.
“Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan,” kata Mentan Amran.
Amran juga mengambil langkah tegas dengan meminta agar para manajer di area yang bermasalah ini untuk segera dicopot dari jabatannya. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk. pupuk untuk mencopot manajernya di daerah yang mempersulit birokrasi pupuk di daerah.
“Coba cek masing-masing yang nggak sampai pupuknya segera dicopot. Ini perintah. .Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar,” tegas Amran.
Mentan Berterima Kasih ke Presiden Prabowo atas Dukungan untuk Petani Indonesia Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikannya dalam 1-2 minggu ke depan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk, bisa berdampak besar ke negara.
“Kalau tidak ada pangan, negara bermasalah. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah, ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang. Kemudian Indonesia ada iklim ekstrem, El Nino, La Nina, ini sangat berbahaya untuk kita,” kata Mentan Amran. (Bahar)
